JAKARTA, LIPUTANBERITA7.COM. Meski Jerman dikenal sebagai sekutu dekat Israel, Merz menegaskan dukungan tersebut tidak berarti membenarkan semua langkah pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ia menyoroti operasi militer skala besar di Gaza serta pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengecam keras tindakan militer Israel yang menyerang Doha, Qatar, dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan Berlin tengah menunggu pembahasan bersama Uni Eropa mengenai kemungkinan pemberlakuan sanksi.
“Ini adalah aksi militer yang melanggar hukum internasional dan merusak integritas teritorial Qatar, negara yang telah berusaha memainkan peran penting dalam mediasi konflik serta memberikan kontribusi berarti,” kata Merz seperti dikutip Anadolu Ajansi, Kamis (11/9/2025).
Dalam konferensi pers bersama Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa di Berlin, Merz menyoroti serangan udara Israel yang menargetkan tim negosiasi Hamas di ibu kota Qatar. Ia menekankan bahwa Qatar selama ini berperan penting sebagai mediator dalam upaya gencatan senjata di Gaza.
Merz mengatakan, bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, pihaknya akan membicarakan opsi sanksi dalam pertemuan di Berlin dalam waktu dekat. Wacana yang dibahas antara lain sanksi terhadap sejumlah pejabat garis keras Israel, para pemukim yang melakukan kekerasan, hingga kemungkinan penangguhan sebagian perjanjian dagang dengan Israel.
“Mengenai sanksi, kami ingin terlebih dahulu mendengar diskusi di Dewan Eropa serta dialog di dalam koalisi pemerintahan. Namun, kami sudah sepakat bahwa tindakan Israel tidak dapat diterima. Menteri luar negeri kami juga menegaskan hal tersebut tadi malam. Itu adalah posisi bersama kami,” tegasnya.
Merz turut mengkritik kebijakan Israel yang menahan dana pajak milik Otoritas Palestina. Padahal, dana itu penting untuk mendanai layanan publik dasar, termasuk pendidikan.
Ia menambahkan, Jerman tetap mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar jangka panjang. Namun, Berlin menilai pengakuan negara Palestina tidak bisa dilakukan sekarang, melainkan harus melalui proses negosiasi perdamaian.
“Kami tidak akan ikut dalam seruan pengakuan kenegaraan Palestina saat ini, juga tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif di PBB, karena kami menilai waktunya belum tepat. Masih ada sejumlah prasyarat yang belum terpenuhi,” ujar Merz.
