Jakarta-Liputanberita7. Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon selatan dilaporkan saling serang pada Minggu (29/3/2026). Dalam peristiwa tersebut, serangan artileri tidak langsung mengenai kontingen Indonesia yang berada di dekat Adchit Al-Qusayr, sebuah munisipalitas di Lebanon selatan.
Pemerintah Indonesia menyerukan seluruh pihak menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon. Serangan yang membahayakan warga sipil dan infrastruktur diminta segera dihentikan.
Serangan Israel di Lebanon Selatan yang menewaskan Praka Farizal Rhomadhon, anggota TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Kementerian Luar Negeri mendesak penyelidikan menyeluruh dan transparan atas insiden yang turut melukai tiga anggota TNI lainnya, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan.
“Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan,” kata Kementerian Luar Negeri dalam keterangan resmi melalui akun X @Kemlu_RI, Senin (30/3/2026).
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres turut mengutuk insiden tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam kepada Indonesia serta kepada keluarga, kerabat, dan kolega yang ditinggalkan,” ujar Guterres melalui akun X resminya.
Guterres menilai insiden tersebut merupakan bagian dari rangkaian kejadian yang membahayakan keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
“Saya mengajak semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan memastikan keamanan serta keselamatan personel dan properti PBB setiap saat,” tambahnya.
Pemerintah memastikan penghormatan tertinggi akan diberikan atas dedikasi dan pengabdian almarhum dalam menjaga perdamaian internasional.
“Doa dan simpati kami bersama keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan bagi personel yang terluka. Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan segera serta memberikan perawatan medis terbaik bagi korban luka,” pungkas Kementerian Luar Negeri.
