Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BogorHeadline

Dukung Reformasi Birokrasi Kejaksaan, Menteri PANRB Dianugerahi Penghargaan R. SOEPRAPTO AWARD

298
×

Dukung Reformasi Birokrasi Kejaksaan, Menteri PANRB Dianugerahi Penghargaan R. SOEPRAPTO AWARD

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Bogor | Liputan Berita 7 – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima penghargaan R. Soeprapto Award dari Kejaksaan Agung. Anugerah ini diberikan atas dedikasi, kinerja, inovasi, dan dukungan dari Kementerian PANRB untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan. Kementerian PANRB juga dinilai berkomitmen mendukung penataan dan penguatan kelembagaan Kejaksaan sebagai implementasi UU No. 11/2021 tentang Perubahan atas UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

R. Soeprapto Award tersebut diserahkan langsung oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin kepada Anas di Bogor, Kamis (11/01). Nama R. Soeprapto Award merujuk pada sosok R. Soeprapto yang merupakan Jaksa Agung pada tahun 1951 hingga 1959. Atas jasa dan perjuangannya, R. Soeprapto ditetapkan sebagai “Bapak Kejaksaan RI”.

Example 300x600

Baca Juga :  Berangkat Menuju Senayan 2024 PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Sumatera Utara

“Kementerian PANRB berterima kasih atas penghargaan ini, sebagai bukti kolaborasi antar-kementerian/lembaga dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan yang efektif di lingkungan Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak sektor hukum di Tanah Air,” ujar Anas.

Anas mengapresiasi kiprah Jaksa Agung selama ini yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan penataan hukum yang berkeadilan serta pelayanan publik yang lebih baik. “Misalnya bagaimana Kejaksaan mendorong tumbuhnya Kampung-kampung Restorative Justice hingga ke desa-desa sebagai bagian dari edukasi sekaligus transformasi penanganan masalah hukum. Dalam beberapa kunjungan ke daerah, saya melihat praktik inovasi tersebut sangat bagus,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

 

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *