Jakarta, Liputan Berita7. Mongolia, sebuah negara demokrasi yang terkurung daratan di Asia Utara, telah lama menghadapi persoalan korupsi yang mengakar dalam sistem politik dan ekonomi. Banyak pihak menuding elite penguasa telah menimbun kekayaan dari industri batu bara selama bertahun-tahun, sementara masyarakat umum tetap terpinggirkan.
Dilansir dari Beritasatu.com Perdana Menteri Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, resmi mengundurkan diri pada Selasa (3/6/2025), setelah berminggu-minggu dilanda protes antikorupsi yang terus berlangsung di ibu kota Ulaanbaatar. Keputusan ini muncul setelah ia kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen Mongolia.
Kemarahan publik meletus sejak bulan lalu, terutama dipicu oleh gaya hidup mewah keluarga perdana menteri, yang memicu gelombang demonstrasi di pusat ibu kota.
Pada Senin (2/6/2025), ratusan anak muda berkumpul di luar gedung parlemen membawa poster putih bertuliskan “Pengunduran diri itu mudah”. Para pengunjuk rasa menuntut perubahan dan menyuarakan kekecewaan atas korupsi serta ketidakadilan sosial yang dianggap sudah mengakar dalam masyarakat Mongolia.
Mongolia saat ini dipimpin oleh pemerintahan koalisi tiga partai sejak pemilu terakhir yang melemahkan dominasi MPP. Namun, bulan lalu, MPP mengeluarkan Partai Demokrat (DP), mitra koalisi terbesar kedua, setelah beberapa anggota muda DP mendukung pengunduran diri Oyun-Erdene. Sebagai bentuk protes, para legislator DP meninggalkan ruang sidang saat pemungutan suara.
