BEKASI – LIPUTAN BERITA7 santer beredar surat dari kementerian dalam negeri ( Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA), ditujukan kepada gubernur Jawa Barat. Untuk melakukan klarifikasi terkait adanya laporan dugaan pelanggaran etik dan atau pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN), dimana yang bersangkutan kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bekasi. Surat dengan Nomor : 100.2.1.3 / 8367/OTDA tertanggal 21 November 2022 tersebut, bersifat segera, dan juga di tembuskan kepada menteri dalam negeri (Mendagri).
Dalam isi surat tersebut di katakan, merupakan tindak lanjut atas laporan Badan Komite Pemberantasan Korupsi ( BKPK) perwakilan Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 062/ BKPK/ X/ 2022 yang di tandatangani Ketua BKPK Kabupaten Bekasi Hidayat, perihal dugaan pelanggaran etik dan atau pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) yang kini menjabat sebagai Penjabat ( Pj) Bupati Bekasi.
kementerian dalam negeri melalui Dirjen OTDA meminta gubernur provinsi Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan pembinaan dan klarifikasi sesuai dengan aduan yang disampaikan serta melaporkan hasilnya secara komprehensif kepada menteri dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
