JAKARTA, LIPUTANBERITA7. Dalam pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB, Khiari menilai pengaturan maritim yang berlaku di Timur Tengah masih menimbulkan biaya tinggi, ketidakpastian, dan risiko keamanan.
Gangguan terhadap navigasi maritim juga berdampak luas terhadap perekonomian dunia. Kondisi tersebut meningkatkan biaya energi, transportasi, dan asuransi, memicu inflasi, serta mengancam ketahanan pangan akibat terbatasnya pengiriman pupuk.
PBB mendesak agar keselamatan pelaut dan kebebasan navigasi maritim kembali dijamin. Kapal sipil serta jalur perdagangan internasional, menurut Khiari, tidak boleh menjadi sasaran dalam konflik bersenjata.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sedikitnya 25 pelaut tewas di dalam dan sekitar Selat Hormuz sejak perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pecah pada Februari 2026.
Jumlah tersebut mencakup periode hingga 11 November 2026 dan disampaikan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah, Asia, dan Pasifik, Khaled Khiari, dalam pengarahan Dewan Keamanan PBB.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan menjadi kenormalan baru,” ujar Khiari dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (14/11/2026).
Ia mendesak pemulihan penuh navigasi maritim di kawasan tersebut. Khiari mengatakan insiden keamanan di dalam dan sekitar Selat Hormuz terus meningkat. Oktober bahkan mencatat jumlah insiden tertinggi sejak konflik dimulai.
Organisasi Maritim Internasional (IMO) mencatat 136 insiden keamanan yang melibatkan kapal di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas selama periode 1 Maret hingga 11 November 2026. Sebanyak 35 insiden terjadi pada Oktober dan 10 insiden lainnya tercatat pada November.
“Setiap hari muncul laporan baru mengenai insiden maritim. Insiden-insiden ini tidak dapat diterima. Kapal sipil dan pelayaran komersial tidak boleh dijadikan sasaran,” kata Khiari.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah otoritas Iran pada Sabtu melaporkan tiga kapal tanker minyak terbakar akibat menghantam ranjau ketika melintasi area yang dianggap terlarang di Selat Hormuz. (red).
