BPK Sudah Berikan Rekomendasi, Bagaimana Tanggung Jawab Kepala Sekolah?
Dalam Temuan Nomor 4, BPK mengungkap persoalan pengelolaan belanja Dana BOS melalui transaksi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Pemeriksaan menemukan adanya pengembalian uang secara tunai kepada pihak sekolah setelah transaksi dilakukan melalui penyedia.
BPK juga mengidentifikasi biaya jasa perusahaan dan potongan harga tunai yang dinilai sebagai kelebihan pembayaran.
Secara keseluruhan, kelebihan pembayaran dalam lingkup pemeriksaan tersebut mencapai Rp1.571.314.722,43. BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Selain itu, BPK mencatat bahwa kewajaran penggunaan dana yang dikembalikan kepada sekolah belum dapat diyakini. Sekolah diminta mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, sedangkan Inspektur direkomendasikan melakukan pemeriksaan investigatif.
Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup hanya dijelaskan bahwa transaksi telah tercatat dalam sistem SIPLah. Mekanisme pengembalian uang, potongan tunai, biaya administrasi, hingga penggunaan dana yang diterima kembali harus didukung dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab masing-masing kepala sekolah dalam pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain:
1. Apakah masing-masing kepala sekolah mengetahui adanya pengembalian dana dari penyedia?
2. Apakah uang yang diterima kembali telah digunakan sesuai peruntukannya dan didukung bukti pertanggungjawaban?
3. Apakah kewajiban penyetoran ke RKUD telah dilaksanakan sesuai rekomendasi BPK?
Kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran satuan pendidikan perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Liputan Berita 7 memberikan ruang kepada seluruh kepala sekolah dari 19 SD Negeri di Kecamatan Setu yang namanya tercantum dalam rekapitulasi tersebut untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun bukti pendukung terkait mekanisme transaksi yang sebenarnya terjadi.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana oleh pihak tertentu. Namun, temuan pemeriksaan BPK tersebut patut menjadi perhatian bersama dan perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan peserta didik. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
(George)
