BEKASI, Liputan Berita 7 – Rapat penjaringan bakal calon Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah periode 2026–2029 di lingkungan RW 019, Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur, berlangsung panas.
Agenda yang semestinya menjadi momentum musyawarah pemilihan pemimpin masjid tersebut justru diwarnai perdebatan tajam serta dugaan intrik politik dari Ketua Panitia Pelaksana, Diding.
Ketegangan bermula ketika Diding melontarkan ancaman akan melakukan aksi walkout dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Beberapa hari sebelum rapat digelar, ia diketahui mendatangi dan menekan Dewan Syuro dengan mengatasnamakan para pengurus Rukun Tetangga (RT). Diding menuntut agar frasa “jemaah aktif”—yang menjadi syarat mutlak bagi bakal calon ketua maupun peserta rapat dalam tata tertib (tatib) pemilihan—segera dihapus.
”Jika kata ‘jemaah aktif’ itu tidak dihapus, maka saya mengundurkan diri,” ujar Diding dalam forum tersebut.
Namun, klaim Diding yang mengaku mendapat tekanan dari para pengurus RT di lingkungan RW 019 langsung terbantahkan di lokasi. Ironisnya, para peserta yang hadir dalam rapat merupakan pengurus inti dari masing-masing RT yang mengaku tidak pernah berkomunikasi, apalagi menekan panitia terkait perubahan aturan tersebut.
Situasi pun memuncak ketika perwakilan pengurus RT mempertanyakan langsung dasar klaim sang ketua panitia. “Jika Pak Ketua merasa ditekan pengurus, lalu pengurus yang mana yang sudah menekan Anda? Kami tidak merasa menekan Anda dan tidak pernah ada diskusi terkait masalah ini,” tegas salah seorang peserta rapat di hadapan forum.
Para peserta rapat menyayangkan sikap ketua panitia yang dinilai mencederai marwah musyawarah di lingkungan masjid. Pasalnya, seluruh pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun tatib pemilihan telah disusun melalui tahapan panjang selama lebih dari satu tahun. Proses perumusannya pun selalu melibatkan perwakilan seluruh RT di RW 019 demi menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, sebelum akhirnya disepakati bersama dan didaftarkan secara resmi ke notaris agar memiliki kekuatan hukum.
Selain persoalan substansi aturan, peserta forum juga menyoroti langkah Diding yang memintas (bypass) jalur koordinasi organisasi dengan langsung menekan Dewan Syuro. Secara struktural, ketua panitia ditunjuk langsung oleh Ketua DKM, sehingga segala bentuk keberatan semestinya dilayangkan secara resmi kepada Ketua DKM, bukan kepada Dewan Syuro.
Sejumlah jemaah dan peserta rapat pun mempertanyakan motif di balik manuver tersebut serta mengingatkan agar rumah ibadah tidak dijadikan panggung politik praktis.
Forum menegaskan, apabila ketua panitia merasa keberatan menjalankan amanah sesuai aturan yang telah disepakati, pengunduran diri merupakan langkah yang dipersilakan karena masih banyak figur lain yang kompeten dan kredibel untuk menuntaskan tahapan pemilihan.
Penulis: Arief Rachman
