JAKARTA, LIPUTANBERITA7.COM. Malaysia dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih atas blok laut ND6 dan ND7 yang di Malaysia dikenal sebagai Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya mempertahankan hak dan kedaulatan Sabah dalam pembahasan dengan Indonesia terkait wilayah kaya minyak yang disengketakan di Laut Sulawesi. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat kunjungan kerja ke Kota Kinabalu, Minggu (3/8/2025).
“Kami akan menegosiasikannya dengan baik, tanpa menyerah. Semua dilakukan secara terbuka dalam pertemuan resmi, bukan pembicaraan tertutup,” ujar Anwar, dikutip Malay Mail, menyinggung diskusi dalam konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia pada 29 Juli 2025.
Anwar menegaskan pemerintah federal akan melindungi setiap jengkal Sabah. “Saya mempertahankan prinsip ini karena kami membela Sabah atas nama pemerintah federal,” tegasnya.
Saat Anwar bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta pada 27 Juni 2025, keduanya sepakat menjajaki pengembangan wilayah bersama. Hal ini memunculkan harapan penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Namun, Anwar menegaskan di hadapan parlemen pada 22 Juli 2025 bahwa belum ada kesepakatan akhir. Diskusi masih berjalan, terutama menyangkut aspek teknis dan komersial yang kompleks.
Pernyataan bersama dari konsultasi tahunan hanya menyebutkan kemajuan negosiasi batas maritim tanpa menyinggung langsung pengembangan Ambalat. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan pembicaraan teknis masih panjang.
Analis geopolitik Adib Zalkapli dari Viewfinder Global Affairs menilai kemungkinan isu pengembangan bersama tidak disebutkan demi menjaga kelancaran negosiasi. “Pernyataan publik prematur bisa kontraproduktif, mengingat tantangan teknis dan pengaturan komersial yang rumit,” ujarnya kepada CNA.
Ahli geostrategi Azmi Hassan dari Akademi Riset Strategis Nusantara menyebut kedua negara menjaga status quo seperti sengketa Laut Cina Selatan, sambil membuka peluang kerja sama energi antara Petronas dan Pertamina. “Jika dibiarkan tanpa kesepakatan, dampak negatif ekonomi bagi kedua negara akan sangat besar,” ujarny
