Masih kata AS, ironisnya lagi, lokasi tanah yang di jadikan objek transaksi jual beli tersebut, terletak di Blok Cimuntuk dan Blok Tegal Gebang Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Jawa barat, yang saat ini sedang dalam sengketa yang belum ada kekuatan hukum nya,” bebernya.
“Kami meminta kepada Penegak Hukum yang ada di Purwakarta, Khususnya Polres Purwakarta segera bertindak dan mengusut tuntas adanya transaksi jual beli tanah yang bukan hak milik tandas AS.
Menurut keterangan dari sejumlah para penggarap dan tokoh masyarakat Desa Sukatani dan Desa Cibodas, awak media memperoleh informasi bahwa, setiap penggarap dipungut pajak oleh oknum yang bernama Oiyep.
“Dengan mengkliam bahwa tanah tersebut milik pak Tri, cetus salah satu warga yang juga sebagai penggarap.
“Yang kami heran kami tidak kenal dengan orang yang bernama Pak Tri yang mengaku pemilik lahan yang kami garap,” cetusnya.
“Kami warga Desa Sukatani Bendul, sekali lagi memohon dan sangat mengharapkan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas gerombolan sendikat mafia tanah yg selalu meresahkan kami,” tutur warga.
Dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengapresiasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah, atas kinerja yang sangat tegas dalam menyikapi Mafia tanah hal tersebut terbukti “Keseriusan dalam memberantas Mafia tanah sampai ke akarnya karena salah satu program utama dan prioritas dan instruksi dari Bapak Presiden,” ujar Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Rabu,(20/07/2022).
“Oleh sebab itu, hal ini menjadi komitmen bersama, dan akan terus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN kata Menteri Hadi Tjahjanto, sama seperti dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN RI.
Seperti di Jakarta, Polda Metro Jaya telah menetapkan 30 orang tersangka dalam kasus pengungkapan mafia tanah di Jakarta dan Bekasi. (Red)
