JAKARTA, LIPUTAN BERITA7 — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, memunculkan sorotan serius terhadap penyalahgunaan kewenangan, pengawasan aktivitas intelijen, serta perlindungan keamanan komunikasi pejabat negara dan masyarakat.
Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi, yang akrab disapa Den Cupank, menegaskan bahwa praktik intelijen harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan dijadikan instrumen untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun perebutan kekuasaan.
Menurutnya, sejarah Nusantara telah mengenal praktik pengumpulan informasi rahasia melalui telik sandi, mata-mata kerajaan, pengintaian, dan jaringan informan. Namun, praktik tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan penyadapan elektronik modern yang memiliki konsekuensi hukum dan konstitusional.
“Sejak zaman kerajaan Nusantara, pengumpulan informasi rahasia telah menjadi bagian dari strategi menjaga keamanan dan membaca pergerakan lawan. Namun, dalam negara demokrasi modern, kegiatan intelijen wajib tunduk pada konstitusi, hukum, dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Den Cupank dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Penetapan Tersangka dan Ancaman Penyalahgunaan Kekuasaan
Sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Ketiga nama yang disebut dalam pemberitaan tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Dugaan perbuatan tersebut dilaporkan berlangsung sepanjang 2025–2026 dengan sasaran yang mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Den Cupank menilai perkara tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan, penggunaan perangkat penyadapan, otorisasi akses informasi, serta pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan atas sistem intelijen dan teknologi komunikasi.
“Apabila perangkat negara yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan justru disalahgunakan untuk mengawasi pihak lain tanpa dasar hukum, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini menyangkut kepercayaan publik, integritas institusi, dan kewibawaan negara,” tegasnya.
Meski demikian, Den Cupank mengingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta membuktikan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah, hak pembelaan, serta proses peradilan yang independen harus tetap dihormati.
Penyadapan Ilegal Tidak Otomatis Merupakan Makar
Den Cupank juga mengingatkan agar dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dikaitkan dengan tindak pidana makar tanpa pembuktian unsur-unsur pidana yang relevan.
Menurutnya, penyadapan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, dan makar merupakan persoalan hukum yang harus dianalisis berdasarkan perbuatan, tujuan, unsur delik, serta alat bukti yang sah.
“Jangan sampai opini publik mendahului proses pembuktian. Penyadapan ilegal tidak otomatis berarti makar. Jika terdapat dugaan tindak pidana lain, penyidik wajib membuktikan seluruh unsur hukumnya secara objektif. Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi ataupun tekanan politik,” katanya.
Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana terkait penyadapan atau perekaman transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk Pasal 32 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mengatur perbuatan tertentu yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi maupun dokumen elektronik.
Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman.
Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan penyadapan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Den Cupank Desak Pengusutan Rantai Komando
Lebih lanjut, Den Cupank mendesak agar pengungkapan perkara dilakukan secara transparan, profesional, independen, dan menyeluruh.
Ia menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada dugaan pelaku teknis apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak pemberi perintah, pengendali sistem, ataupun pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab.
“Usut secara menyeluruh siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan perangkat, siapa yang memiliki akses, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan. Jika bukti mengarah kepada pihak lain, jangan berhenti di tengah jalan,” tegas Den Cupank.
Menurutnya, pengungkapan rantai komando sangat penting untuk memastikan apakah dugaan penyadapan merupakan tindakan individual, penyalahgunaan fasilitas institusi, atau perbuatan terorganisasi yang melibatkan sejumlah pihak.
Namun, ia menekankan bahwa setiap kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan spekulasi.
“Hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, kedekatan politik, ataupun kekuasaan. Tetapi jangan pula seseorang dihukum melalui opini sebelum pengadilan menyatakan kesalahannya,” ujarnya.
Momentum Hari Pahlawan: Kekuasaan Harus Tunduk pada Konstitusi
Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026, Den Cupank mengajak seluruh penyelenggara negara menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai pengingat bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk melindungi rakyat.
Menurutnya, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan untuk membangun negara yang berdaulat, adil, dan bermartabat, bukan untuk memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
“Para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan agar bangsa Indonesia terbebas dari penindasan dan kesewenang-wenangan. Karena itu, jangan sampai kekuasaan yang lahir dari perjuangan tersebut justru digunakan untuk mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara,” ungkapnya.
Den Cupank menegaskan bahwa keberadaan intelijen sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional, mencegah ancaman keamanan, serta menjaga stabilitas negara. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh hukum dan diawasi secara efektif.
“Intelijen adalah mata dan telinga negara, bukan alat perebutan kekuasaan. Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak mengetahui rahasia rakyatnya, melainkan negara yang mampu menjaga keamanan tanpa mengorbankan konstitusi, keadilan, dan martabat kemanusiaan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Den Cupank menyampaikan pesan moral kepada seluruh pemegang kekuasaan agar tidak memisahkan kewenangan dari tanggung jawab.
“Kekuasaan boleh memiliki mata dan telinga, tetapi wajib memiliki hati nurani. Sebab ketika hukum dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan, yang terancam bukan hanya hak seseorang, melainkan masa depan demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap negara,” pungkas Den Cupank.
(Redaksi Liputan Berita7)
