JAKARTA, LIPUTANBERITA7.COM. Sebagai anggota G7 sekaligus sekutu dekat Amerika Serikat, Jepang juga menampung sekitar 54.000 personel militer AS. Namun, berbeda dengan sekutu regionalnya seperti Korea Selatan dan Singapura yang hingga kini belum mengakui Palestina, Jepang mulai mengambil sikap tegas.
Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba menyatakan di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9/2025), bahwa pengakuan Tokyo atas Negara Palestina hanyalah masalah waktu. Ia juga mengecam keras komentar terbaru sejumlah pejabat Israel yang menolak solusi dua negara.
Hampir 80 persen anggota PBB saat ini telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dalam pekan ini, beberapa negara besar seperti Inggris, Kanada, dan Prancis menambahkan dukungan mereka setelah hampir dua tahun perang Gaza.
Ishiba menegaskan bahwa “teror yang dilakukan Hamas dan kehancuran yang terjadi di Gaza telah menimbulkan kesedihan mendalam di seluruh dunia.” Ia menekankan pentingnya agar Palestina dapat hidup berkelanjutan dan berdampingan secara damai dengan Israel.
“Seiring kita mengundang Palestina untuk berperan sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, mereka juga harus membangun sistem pemerintahan yang menjamin akuntabilitas,” pungkas Ishiba.
“Saya merasa sangat marah atas pernyataan pejabat senior Israel yang secara tegas menolak gagasan pembentukan negara Palestina,” kata Ishiba.
“Jika ada langkah lebih lanjut yang menghalangi terwujudnya solusi dua negara, Jepang akan terpaksa mengambil langkah-langkah baru sebagai respons,” katanya.
Seruan terbaru Jepang ini muncul di tengah meningkatnya dukungan global terhadap pengakuan Palestina, menyusul serangan Israel ke Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menolak pengakuan Palestina dengan alasan hal itu dianggap sebagai penghargaan bagi Hamas atas serangan yang menewaskan 1.219 warga Israel, sebagian besar sipil.
Sejak saat itu, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, mayoritas warga sipil, menurut data Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas. Angka tersebut dinilai dapat diandalkan oleh PBB.
