JAKARTA, LIPUTANBERITA7.COM. Kemarahan massa meluas, gedung pemerintah dan rumah politisi dibakar, bahkan Menteri Keuangan Nepal sempat dipukuli massa dengan video kejadian yang viral di media sosial. Kerusuhan Nepal ini disebut-sebut sebagai yang terburuk dalam dua dekade terakhir, meninggalkan korban jiwa, kerusakan besar, hingga kekosongan pemerintahan yang kini masih menunggu kepastian.
Kerusuhan Nepal dipicu kebijakan pemerintah pada 4 September 2025 yang melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, Instagram, dan X. Kebijakan ini dianggap mengekang kebebasan warga, terutama Generasi Z yang sudah lama frustrasi dengan korupsi dan janji politik yang tak ditepati.
Total ada 30 orang yang tewas akibat kerusuhan yang terjadi pada 8-9 September 2025 lalu. Kementerian Kesehatan Nepal bahkan mencatat sebanyak 1.033 orang terluka akibat aksi protes ini.
Di saat yang sama 13.500 narapidana berhasil kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri memanfaatkan kerusuhan tersebut. Pihak kepolisian mengonfirmasi ribuan tahanan kabur dari berbagai penjara, termasuk Dilli Bazaar. Beberapa di antaranya berhasil ditangkap kembali, namun menolak kembali ke sel.
Kerusuhan Nepal mulai mereda pada Kamis (11/9/2025) ini. Hanya saja kerusahan tersebut dilaporkan Mint cukup mengkhawatirkan karena banyaknya korban jiwa.
“Tidak ada insiden baru yang dilaporkan, dan Bandara Internasional Tribhuvan (TIA) kembali beroperasi setelah sempat ditutup 24 jam. Meski begitu, kendaraan lapis baja masih terlihat melintas di jalanan, dan aparat menggunakan pengeras suara untuk menyerukan ketenangan di tengah kekosongan politik,” tulis Mint.
Dengan situasi yang relatif tenang pada Rabu (10/9/2025) malam, negosiasi mulai dilakukan antara pimpinan protes dan pihak militer. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, dikabarkan menjalin komunikasi dengan perwakilan kelompok Gen Z yang memimpin aksi.
Salah satu kandidat pemimpin interim, Shushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, menekankan pentingnya dialog. “Para ahli perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar,” ujarnya kepada AFP.
