Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
HeadlineTeknologi

Presiden Jokowi Luncurkan INA Digital Super Apps Terpadu

171
×

Presiden Jokowi Luncurkan INA Digital Super Apps Terpadu

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – LIPUTAN BEERITA7. Super apps Terpadu INA Digital  hadir untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.  (30/5/2024).

INA Digital nantinya berbentuk aplikasi yang dikelola Perum Peruri. Super apps ini akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal sehingga memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga.

Example 300x600

Dilansir dari OKEZONE Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang dinamakan INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.

Baca Juga :  Pelantikan Pergantian antar waktu DPRD Pakpak Bharat, begini kata Bupati

“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi, melansir laman menpan.go.id, Selasa (28/5/2024).

Presiden Jokowi mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Presiden Jokowi juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.

Presiden Jokowi menyampaikan, lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

“Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,” lanjut Presiden.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *