Banten, liputanberita7.com-Awal agustus 2024 berbagai media menceritakan kematian seorang ojek online karena kelaparan. Darwin Marudut Simanjuntak (49) namanya, saat itu tengah mengantri menunggu bakmi pesanan pelanggannya. DItengah hiruk pikuk kendaraan bermotor, Darwin Marudut jatuh tersungkur dan langsung meninggal. Rupanya saat itu Darwin sedang sakit dan sudah dua hari tidak makan karena tidak ada uang. Apa yang terjadi pada Darwin ini hal yang baru?
Tidak, sebelumnya sudah banyak cerita pengemudi ojol meninggal diatas kendaraannya, saat sedang menunggu orderan karena bekerja disaat kondisi sakit dan kelelahan. Ojol Serang sekitar tiga bulan lalu kehilangan Triono ketua dari Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua( Serdadu ), beliau meninggal karena kecelakaan lalu lintas ketika tengah ngalong. Onbid tengah malam bukan karena hobi, tetapi karena berharap dapat banyak penumpang,
Ojol meninggal karena kelaparan, ojol meninggal karena kecelaakan disaat onbit tengah malam , ojol terjebak pinjol, ojol tidak mampu menebus ijasah anaknya. Adalah cerita harian yang dialami oleh Ojol, berbeda ceritanya namun ada benang merah yang menghubungkan kisah-kisah itu. Apa itu? Tidak ada jaminan pendapatan dan tidak ada jaminan social bagi ojol.
Dalam laporan survey yang dikeluarkan Komite Hidup Layak ( KHL ) pada Nopember 2023, ditemukan bahwa rata-rata upah dan jam kerja pengemudi ojek online adalah sebagai berikut :
No Jenis kategori jam kerja Jumlah jam kerja Total rata-rata upah kotor
1 Rata-rata jam kerja perhari 14,9 jam Rp 95.272,73
2 Rata-rata jam kerja perminggu 104,6 jam Rp 666.909,09
3 Rata-rata jam kerja perbulan 418.3 jam Rp2.667,636
Jam kerja menurut standar perburuhan adalah160 jam perbulan, sementara menurut data diatas pengemudi ojek online memiliki jam kerja sebanyak 418,3 jam sebulan. Artinya jam kerja pengemudi ojek online sebulan setara dengan 2,5 bulan jam kerja buruh pada industry manapun.
Temuan diatas menunjukan bukti, bahwa pengemudi ojol mengalami tindasan yang kuat. Bertahun-tahun pengemudi ojol bekerja dengan jam kerja panjang tanpa jaminan pendapatan, bekerja dengan resiko pekerjaan yang tinggi tanpa perlindungan yang memadai, ojol perempuan bekerja ditengah ancaman kekerasan dan peleceahan seksual tanpa mendapat hak reproduksinya.
Atas kondisi tersebut diatas Aliansi Driver Online Banten Bergerak ( DOBBRAK ) akan melakukan aksi dan meminta audience kepada pemerintah provinsi Banten yaitu PJ Gubernur pada :
Hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu : Jam 08.00 wib – selesai
Sasaran : KP3B
Aliansi DOBBRAK meminta agar :
1. Pemerintah menegaskan hubungan kerja perusahaan aplikasi dan pengemudi ojol berdasarkan prinsip keadilan.
2. Menginggat kontribusi ojol yang besar, sebagai pahlawan transportasi dan pengerak perputaran ekonomi, maka pemerintah harus memastikan hak-hak normative ojol baik sebagai pekerja maupun sebagai warga negara. Memastikan kesehatan dan kesejahteraan ojol dan keluarganya, memastikan amanat dari konstitusi bahwa “ setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Bahwa pengemudi ojol sudah memberikan kontribusi pajak seperti pajak kendaraan, pajak pembelian pulsa dan pajak-pajak lain. Maka pemerintah daerah harus turut terlibat dalam memperbaiki kondisi kerja pengemudi ojek online. Dan membangun saranan jalan dan penerangan menjadi lebih baik.
Melalui rilis ini juga Aliansi DOBBRAK menuntut Pemerintah Provinsi Banten untuk :
1. Mendesak pemerintah pusat agar operator aplikasi memenuhi hak dasar pengemudi ojek online, sebagaimana yang tercantum dalam prinsip dasar perburuhan dalam konvensi ILO untuk menjamin pekerjaan layak bagi Ojol. Seperti hak berunding, hak atas upah minimum, hak bebas dari kerja paksa dan jaminan sosial.
2. Mendesak pemerintah daerah provinsi Banten untuk memastikan perusahaan aplikator memberikan tunjangan Hari Raya bagi pengemudi ojek online.
3. Mendesak dan memastikan aplikator memberikan hak reproduksi bagi pengemudi ojek online perempuan. Berupa Cuti melahirkan, cuti keguguran dengan tetap mendapatkan pendapatan minimal setiap harinya.
4. Mendesak pemerintah daerah agar menerbitkan Peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian jaminan sosial bagi pengemudi ojek online dan keluarganya yang meliputi jaminan kesehatan dan pendidikan.
