JAKARTA, LIPUTANBERITA7.COM. Hubungan diplomatik Indonesia-Peru semakin kokoh dan membuka peluang baru dalam kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Momentum 50 tahun hubungan kedua negara menjadi pijakan strategis untuk masa depan yang lebih produktif dan bersahabat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Peru yang telah berlangsung selama 50 tahun, tepatnya sejak tahun 1975.
Pernyataan ini disampaikan pada saat Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/8/2025).
“Kunjungan ini memiliki makna istimewa karena besok menandai 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru,” ujar Prabowo.
Ia optimistis hubungan tersebut akan terus berkembang, terutama mengingat kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo menyampaikan, Indonesia dan Peru sama-sama berada dalam kawasan Samudera Pasifik dan termasuk golongan negara berkembang.
“Kita sama-sama ingin membangun kesejahteraan rakyat kita,” ungkapnya.
Kesamaan visi ini menjadi dasar kuat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara.
Ini merupakan pertemuan kedua Prabowo dengan Presiden Boluarte dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sebelumnya, keduanya bertemu dalam forum KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang digelar di Lima, Peru, pada November 2024. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga mendapat sambutan hangat dari Peru.
Dalam kunjungan kali ini, kedua kepala negara berencana menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement/IP-CEPA).
Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan perdagangan Indonesia dan Peru, serta meningkatkan investasi dan kerja sama ekonomi antara kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi, antara lain Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perdagangan Budi Santosa.
