KALBAR – LIPUTAN BERITA7. Membangun konsep restorasi dan tranformasi hutan yang dikembangkan di miniatur hutan hujan tropis di kawasan Ibu kota Nusantara (IKN). Bersama Otorita IKN, Universitas Mulawarman lalu menetapkan lokasinya sebagai titik nol transformasi dari lanskap hutan tanaman menjadi natural tropical rainforest. (31/5/2024).
Dilansir dari TEMPO.CO Ditanyakan perihal sumbangan hasil riset untuk konferensi itu maupun pembangunan IKN, Rudianto menegaskan kalau Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman memiliki banyak rekam jejak riset di kawasan yang kini dikelola Otorita IKN. Dia mengklaim secara historis, kawasan itu sudah cukup dikenali dan diidentifikasi kondisi biodiversitasnya. “Banyak doktor lahir dari riset di sana,” kata dia.
“Jadi kami mengembangkan suatu sistem yang berbeda, yang saat ini juga sedang kami uji keberhasilannya dalam kecepatannya melakukan perbaikan di IKN,” ujar Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rudianto Amirta, saat media briefing daring gelaran konferensi internasional pertama tentang kota hutan (forest city) yang diselenggarakan Otorita IKN dan Universitas Mulawarman, Selasa 28 Mei 2024.
Berbekal sumbangan seri data yang panjang dan pendampingan yang diberikan, Rudianto menambahkan, “Ini komitmen kami untuk membuat smart forest city lebih bernilai dan adaptif untuk lingkungan.”
Rudianto juga mengungkap harapannya konferensi internasional yang berakhir Kamis, 30 Mei 2024, benar berlanjut kedua, ketiga, dan seterusnya mengikuti alur dan periodisasi pembangunan IKN. Alasannya, yang dibicarakan saat ini baru pada titik terdalam atau sentrum pembangunan Nusantara.
Profesor bidang konversi biomassa ini menekankan keinginan pembangunan IKN yang membawa pemerataan kepada lingkungan yang ada di kota-kota sekitarnya pula. Sehingga, dia menambahkan, terlihat konsep baru yang mewakili Indonesia masa depan di Nusantara nantinya, bukan masa lalu dalam framing yang baru.
“Itu tantangan untuk kita bersama,” ujar Rudianto, “Unmul tak ingin masyarakat Kaltim hanya jadi penonton…tapi mengawal proses membangun wajah yang bisa dirasakan semua pihak yang inklusif.” (red).
