BEKASI, Liputan Berrita 7 – Penanganan kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, kembali disorot Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya.
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., meminta Bareskrim Polri memberikan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan terhadap sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2025.
Menurut Herman, penetapan tersangka harus diikuti dengan kepastian proses hukum. Jangan sampai perkara yang sempat menyita perhatian publik tersebut justru kehilangan kejelasan seiring berjalannya waktu.
“Terus terang, masyarakat mulai mempertanyakan kelanjutan kasus ini. Sembilan orang sudah diumumkan sebagai tersangka, tetapi informasi mengenai perkembangan penanganannya belum memberikan kejelasan yang memadai bagi publik. Jangan sampai muncul persepsi bahwa kasus ini masuk angin,” tegas Herman.
Untuk mengawal perkara tersebut, NCW DPD Bekasi Raya telah melayangkan surat kepada Kepala Bareskrim Polri dengan Nomor 050/NCW-DPD-BR/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.
Melalui surat tersebut, NCW meminta klarifikasi mengenai status sembilan tersangka, perkembangan penahanan, proses pemberkasan, koordinasi dengan kejaksaan, hingga penelusuran dugaan aliran dana.
NCW juga meminta informasi mengenai penyitaan atau pemblokiran sertifikat yang diduga dijaminkan ke perbankan serta kemungkinan pengembangan perkara ke dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Kami mendukung penuh Bareskrim untuk menuntaskan perkara ini. Namun, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penyidikannya dan apakah ada perkembangan terhadap pihak lain yang diduga terlibat,” ujarnya.
Dugaan Pengurukan Kembali di Tarumajaya, NCW Minta Pemeriksaan Lapangan
Di tengah belum jelasnya perkembangan perkara pagar laut, NCW mengaku menerima sejumlah informasi masyarakat melalui media sosial dan WhatsApp mengenai dugaan aktivitas pengurukan kembali di kawasan yang disebut warga sebagai Kematorium, wilayah Tarumajaya.
Berdasarkan informasi yang diterima, aktivitas pengurukan tersebut diduga memiliki luasan sekitar 150 hektare dan berlangsung dari bagian pinggir menuju ke tengah kawasan. Warga juga menyampaikan adanya kendaraan pengangkut tanah yang disebut melintas pada malam hari.
NCW menilai informasi tersebut perlu segera diverifikasi oleh instansi berwenang. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas tersebut benar terjadi, siapa pihak pelaksananya, serta bagaimana dasar perizinannya.
“Kami tidak ingin membuat tuduhan tanpa bukti. Namun, informasi masyarakat tidak boleh diabaikan. Kalau benar ada pengurukan kembali, siapa yang mengerjakan dan apa dasar izinnya? Ini harus diperiksa secara terbuka,” kata Herman.
NCW juga meminta agar dugaan aktivitas tersebut ditelusuri untuk memastikan apakah memiliki hubungan dengan perkara pagar laut sebelumnya atau merupakan kegiatan yang berbeda.
NCW Desak Penelusuran hingga Pihak yang Diduga Diuntungkan
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa pengusutan dugaan pemalsuan 93 SHM harus dilakukan secara menyeluruh. Penyidik diminta tidak hanya berfokus pada pelaksana administrasi di tingkat bawah, tetapi juga menelusuri asal-usul perubahan data sertifikat, proses penerbitan dan peralihan hak, serta pihak-pihak yang diduga memfasilitasi maupun memperoleh keuntungan.
“Jika ada pihak yang merencanakan, memfasilitasi, mengendalikan, atau menikmati hasil dari perbuatan yang melanggar hukum, telusuri berdasarkan alat bukti. Siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegasnya.
NCW turut mengingatkan agar tidak ada intervensi, intimidasi, maupun upaya menghambat proses penegakan hukum.
“Kami berdiri mendukung Bareskrim Polri, bukan membela kepentingan pihak tertentu. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika kasus mencuat, tetapi kehilangan ketegasan ketika perhatian publik mulai berkurang,” tutup Herman.
NCW DPD Bekasi Raya menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut melalui fungsi kontrol sosial, penghimpunan informasi masyarakat, dan verifikasi lapangan.
(George/NCW)
