BANGKA BARAT — LIPUTAN BERITA7 — Dugaan aktivitas pertambangan darat yang menyebabkan kerusakan kawasan di sekitar Jalan Pantai Berhala, Desa Air Putih, Kabupaten Bangka Barat, menuai sorotan keras. Kondisi lahan yang disebut mengalami kerusakan serius harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan penyelidikan oleh instansi berwenang.
Ketua Umum LSM GERRAM (Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat), Paulus Simalango, S.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penerimaan laporan masyarakat. Selasa, (6/10/2026).
Menurutnya, aparat penegak hukum bersama instansi kehutanan dan lingkungan hidup harus segera memastikan terlebih dahulu status dan batas kawasan, legalitas kegiatan pertambangan, pihak yang menguasai atau mengelola kegiatan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Kalau benar lokasi yang dirusak tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung dan terdapat aktivitas pertambangan tanpa dasar perizinan yang sah, maka ini bukan persoalan yang boleh dianggap biasa. Aparat harus turun, periksa lokasi, amankan bukti, identifikasi pelakunya dan telusuri aliran modalnya. Jangan hanya berhenti pada pekerja lapangan.”
Paulus mengatakan, kerusakan berupa lubang-lubang bekas galian serta ditemukannya berbagai barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan patut menjadi bahan awal untuk dilakukan verifikasi secara profesional.
Usut Pemodal, Pengelola Hingga Dugaan Beking
LSM GERRAM juga meminta penyidik tidak hanya mencari orang yang bekerja secara langsung di lokasi. Apabila ditemukan tindak pidana, penyelidikan harus dikembangkan untuk mengetahui siapa pemilik kegiatan, pemodal, pengelola, pihak yang memperoleh keuntungan serta kemungkinan adanya pihak lain yang membantu atau memberikan perlindungan.
Munculnya informasi mengenai dugaan adanya “beking” tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa pembuktian. Namun, informasi tersebut juga tidak semestinya diabaikan.
“Kalau masyarakat menduga ada pihak yang membekingi, justru itulah yang harus diuji melalui penyelidikan. Siapa orangnya? Apa perannya? Adakah komunikasi, transaksi, perintah, fasilitas atau bentuk perlindungan tertentu? Jangan tuduh tanpa bukti, tetapi jangan pula takut membongkar apabila bukti mengarah ke sana.”
Paulus menegaskan bahwa hukum harus berlaku terhadap siapa pun.
“Mau pekerja, pemodal, pengusaha, pejabat, aparat ataupun pihak mana pun—kalau berdasarkan alat bukti terbukti terlibat dalam tindak pidana, proses sesuai hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pekerja kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemodal dan orang yang mempunyai kekuasaan.”
Polres Bangka Barat Diminta Tidak Sekadar Menerima Laporan
LSM GERRAM mendesak Satreskrim Polres Bangka Barat melakukan langkah konkret dan terukur, mulai dari pengecekan tempat kejadian, klarifikasi saksi dan masyarakat, koordinasi dengan instansi kehutanan, pemeriksaan legalitas pertambangan, dokumentasi kerusakan hingga penelusuran pihak yang diduga mengendalikan kegiatan.
Jika kegiatan tersebut masih berlangsung dan ditemukan cukup dasar hukum untuk melakukan tindakan, aparat diminta segera mengambil langkah sesuai kewenangannya guna mencegah kerusakan yang semakin luas.
“Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang terlihat, bukan sekadar laporan yang masuk lalu tidak diketahui perkembangannya. Kalau ada laporan atau informasi masyarakat, tindak lanjuti secara profesional dan transparan. Negara tidak boleh kalah terhadap kepentingan ekonomi yang merusak lingkungan.”
Status Hutan Harus Dipastikan
GERRAM menekankan bahwa status lokasi harus diverifikasi berdasarkan peta kawasan hutan, titik koordinat dan dokumen penetapan kawasan yang resmi. Hal ini penting agar pemberitaan maupun proses hukum berdiri di atas fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan lokasi benar berada di kawasan Hutan Lindung dan ditemukan kegiatan pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, maka aparat dan instansi terkait harus menentukan konstruksi hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jangan Biarkan Kerusakan Lingkungan Menjadi Warisan
Paulus mengingatkan bahwa kerusakan kawasan hutan tidak hanya berdampak pada kondisi tanah hari ini. Kerusakan dapat mempengaruhi tata air, ekosistem, keanekaragaman hayati serta kehidupan masyarakat di sekitar kawasan dalam jangka panjang.
Karena itu, LSM GERRAM meminta Polres Bangka Barat, instansi kehutanan, pemerintah daerah dan instansi lingkungan hidup terkait turun bersama untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Kami meminta satu hal: bongkar sampai ke akar. Jangan berhenti kepada operator atau pekerja lapangan. Jika ada pemodal, kejar pemodalnya. Jika ada pengendali, periksa pengendalinya. Jika benar ditemukan adanya pihak yang melindungi kegiatan ilegal, ungkap siapa pun orangnya berdasarkan bukti. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum.”
LSM GERRAM menyatakan akan ikut mengawal perkembangan persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut aparat sepanjang diperbolehkan menurut ketentuan hukum.
Pada saat yang sama, Liputan Berita7 memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional kepada Polres Bangka Barat, instansi kehutanan, pemerintah daerah, pemilik atau pengelola kegiatan, maupun pihak lain yang merasa terkait dengan pemberitaan ini. (Red)
