Kab. Bekasi Liputan Berita 7 – Gelombang perlawanan masyarakat terhadap carut-marut tata kelola lingkungan di Kabupaten Bekasi kembali memanas. Solidaritas lintas elemen masyarakat bersiap menggelar aksi demonstrasi jilid II menuju Kantor Bupati Bekasi pada Rabu (2/12/2026), guna menagih jawaban konkret atas tuntutan pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait.
Aksi lanjutan ini dipicu oleh kebuntuan respons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pasca-aksi jilid pertama. Praktisi hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa turunnya kembali massa ke jalan merupakan bentuk tagihan atas komitmen Bupati Bekasi definitif, dr. Asep Surya Atmaja, dalam membenahi birokrasi dan menindak tegas pejabat bermasalah.
Menurut Bayu, status definitif yang kini disandang Asep Surya Atmaja memberinya kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala perangkat daerah, khususnya terkait desakan penonaktifan maupun pencopotan Syafri Doni Sirait dari kursi Kadis LH.
“Setelah resmi menjabat sebagai Bupati definitif, seharusnya seluruh kepala dinas maupun jajaran pejabat lainnya segera dievaluasi. Tindak tegas apabila ditemukan kejanggalan-kejanggalan, termasuk dalam pengelolaan anggaran APBD maupun APBN, dan segera proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Bayu dalam keterangannya menjelang konsolidasi aksi.
Selain mendesak evaluasi jabatan, massa aksi jilid II juga membidik transparansi pengelolaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi senilai Rp24,5 miliar. Bayu menilai, Pemkab Bekasi wajib membuka rincian peruntukan, capaian realisasi, hingga pertanggungjawaban anggaran tersebut kepada publik tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Anggaran Lingkungan Hidup sebesar Rp24,5 miliar itu kami pertanyakan—digunakan untuk apa dan sejauh mana realisasinya. Masyarakat berhak mengetahui ke mana arah alokasi anggaran publik. Kami menuntut persoalan ini dievaluasi secara terbuka,” ujarnya.
Sorotan tajam turut diarahkan pada karut-marut pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng yang dinilai belum ditangani secara serius. Bayu mendesak pemerintah daerah membuka secara terang-benderang perkembangan penanganan berbagai persoalan maupun kasus yang berkaitan dengan TPA Burangkeng agar tidak memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
Tidak berhenti di level pemerintah daerah, Bayu juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan melakukan supervisi dan penelusuran apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum tertentu dalam dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Kalau memang ada indikasi keterlibatan, kami meminta KPK turun tangan untuk mengevaluasi anggaran-anggaran di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jika terbukti terlibat, harus diproses sesuai ketentuan hukum,” kata Bayu.
Aksi unjuk rasa pada 2 Desember mendatang diproyeksikan menjadi ujian krusial bagi kepemimpinan dr. Asep Surya Atmaja. Publik kini menanti keberanian Pemkab Bekasi untuk memberikan penjelasan resmi atas tindak lanjut aspirasi aksi pertama, mekanisme evaluasi kinerja kepala dinas, serta keterbukaan informasi terkait realisasi anggaran DLH dan pembenahan TPA Burangkeng.
Aksi lanjutan ini bukan semata soal desakan pergantian pejabat, melainkan pertaruhan nyata atas keterbukaan informasi publik, akuntabilitas uang rakyat, dan komitmen bersih-bersih birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
















