Liputan Berita 7 | Jakarta – DPP Nasional Corruption Watch (NCW) Gelar Presscone terkait korupsi di kalangan pejabat pemerintahan Jokowi memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan dan pembinaan moral para pejabat pada Pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi, Senin, (9/10/2023), di DPP NCW Pancoran, Jakarta Selatan.
Hadir pada kesempatan itu Antony Yudha (Komando Masyarakat Arus Depan Pancasila/ KOMRAD Pancasila) dan Riswan Siahaan Pengurus Pusat GMKI.
Belum usai drama penindasan masyarakat Pulau Rempang yang sarat adanya dugaan korupsi pengaturan nilai investasi oleh oknum Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dugaan proyek bodong Xinyi Glass Holding Limited di 3(tiga) lokasi di Indonesia, yaitu Bangka Belitung Industrial Estate – Sadai Bangka Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE (KEK JIIPE) – Gresik, dan Rempang Eco City – Pulau Rempang. Masyarakat Indonesia dikejutkan lagi dengan dugaan upaya pemerasan yang di lakukan oleh oknum Pimpinan KPK Firli Bahauri (FH) kepada terduga Korupsi Mantan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo (SYL) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah KPK.
Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna menyebutkan, “dugaan pemerasan terhadap SYL ini dikuatkan dengan adanya pengakuan dari 4(empat) orang saksi, yakni SYL, Muhammad Hatta (MH), Panji Harjanto (PH) dan Hartoyo (H). Berdasarkan informasi yang DPP NCW peroleh, keempat saksi tersebut sudah menyampaikan Permohonan Perlindungan Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan oleh oknum Pimpinan KPK (FH) pada hari Jumat (06/10/2023) yang ditujukan kepada Dr. Muhammad Ramdan, SH,M.Si, Kepala Biro Penelahaan Permohonan LPSK.
” Rentetan peristiwa korupsi di kalangan pejabat pemerintahan Jokowi memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan dan pembinaan moral para pejabat tersebut pada Pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi ini. Apa yang dikhawatirkan banyak kalangan penggiat anti korupsi, termasuk NCW karena terlalu tingginya determinasi Partai Politik dalam mengatur bagi-bagi jabatan strategis dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi” ucapnya kecewa.
Belum lama ini masyarakat Indonesia menahan geram karena ditetapkannya Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan korupsi Proyek Pembangunan BTS 4G untuk masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dengan total dugaan kerugian negara lebih dari 8 Triliun rupiah. Sejauh ini persidangan masih belum terlihat adanya upaya yang kongkrit dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya.
