Selain peningkatan SDM melalui pendidikan, pemerintah juga mengatasi permasalahan stunting dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ditambahkannya, bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan, pemerintah sudah menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai dari tahun 2016 s/d 2022 sebanyak 8584 unit. Semua ini merupakan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang sangat serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Pimpinan DPRDSU, Koordinator Tim, Rahmansyah Sibarani dalam sambutannya menyampikan terimakasih atas sambutan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kehadiran DPRDSU ke Humbang Hasundutan adalah untuk bertukar pikiran bagaimana dan apa yang kita lakukan untuk membangun Sumatera Utara dan secara khusus Kabupaten Humbang Hasundutan.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan moderator Sekda Drs. Tonny Sihombing, MIP. Dalam diskusi Bupati Humbang Hasundutan juga menjelaskan bahwa keberhasilan program dan kegiatan ditentukan 50 persen dalam perencanaan. Sudah tiga tahun ini SAKIP Pemkab Humbang Hasundutan memperoleh nilai BB, memang tidak satu-satunya indikator tetapi ketika pemeriksaan BPK jauh lebih efisien, pengawasan pun jauh lebih fokus dan temuan pun jauh lebih minim karena sudah diputus hal-hal yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi Pemkab Humbang Hasundutan.
