JAKARTA, LIPUTANBERITA7.COM. Myanmar telah dilanda perang saudara sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Menurut PBB, lebih dari 5.000 warga sipil tewas akibat konflik bersenjata yang meluas di berbagai wilayah.
Di tengah situasi tersebut, junta berencana menggelar pemilu nasional pada Desember 2025, pemungutan suara pertama sejak perebutan kekuasaan. Namun, para pengamat menilai pemilu itu tidak akan bebas dan adil, melainkan hanya akan memperkuat dominasi junta di panggung politik.
Sedikitnya 24 orang tewas dan 47 lainnya luka-luka akibat serangan bom yang dijatuhkan dari paralayang bermotor (paramotor) saat festival Buddha di Myanmar tengah, Senin (6/10/2025) malam. Insiden tragis itu terjadi di kotapraja Chaung U, wilayah Sagaing, saat warga tengah merayakan festival Thadingyut, hari raya penting dalam tradisi Buddha.
Peneliti Myanmar di Amnesty International, Joe Freeman menyebut serangan ini sebagai tanda peringatan serius.
“Serangan ini harus menjadi peringatan mengerikan bahwa warga sipil di Myanmar membutuhkan perlindungan segera,” tegas Freeman.
Amnesty juga menilai penggunaan paramotor bersenjata terhadap warga sipil menunjukkan “tren yang semakin meresahkan” dalam konflik Myanmar.
Amnesty International mendesak ASEAN untuk mengambil langkah tegas dan meningkatkan tekanan terhadap junta militer.
“ASEAN perlu merevisi pendekatannya yang selama hampir 5 tahun tidak memberikan hasil bagi rakyat Myanmar,” ujar Freeman.
Menurut laporan BBC, sekitar 100 orang menghadiri acara tersebut ketika dua bom dijatuhkan ke arah kerumunan. Serangan itu disebut dilakukan oleh pasukan yang terkait dengan junta militer Myanmar, yang sejak kudeta 2021 terus berkonflik dengan kelompok Pasukan Pertahanan Rakyat (People’s Defence Force/PDF).
“Mereka tiba dan menjatuhkan bom hanya dalam waktu 7 menit,” kata salah satu anggota PDF yang berada di lokasi kejadian.
“Saat bom pertama jatuh, saya terjatuh ke tanah. Bom itu mengenai lutut saya, dan banyak orang di sekitar saya tewas,” tambahnya.
Acara yang diserang bukan hanya perayaan agama, tetapi juga bentuk protes damai terhadap kebijakan junta militer, termasuk penolakan wajib militer dan seruan pembebasan Aung San Suu Kyi serta tahanan politik lainnya.
Salah satu penyelenggara mengatakan kepada AFP bahwa dampak ledakan sangat parah hingga menyulitkan identifikasi jenazah korban.
“Anak-anak benar-benar tercabik-cabik. Kami masih mengumpulkan potongan tubuh dari tanah,” ungkapnya pilu.
Penggunaan paralayang bermotor untuk menjatuhkan bom menjadi taktik baru militer Myanmar. Strategi ini muncul setelah pasukan junta mengalami kekurangan pesawat tempur dan helikopter akibat sanksi internasional yang membatasi akses mereka terhadap peralatan militer.
