Dilanjutkan Azizah, DPRD Kabupaten Batanghari memberikan saran agar pemerintah memperkuat aspek pengawasan secara internal. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Bahkan, dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh inspektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun.
Mengenai SILPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebanyak Rp99.478.193.610.56, maka DPRD menyarankan agar pemerintah mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD perubahan 2022.
“Pemda diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan daerah, BUMD lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh berkembangnya perusahaan daerah,” sebutnya.
